JAKARTA - Pakar Teknologi Komunikasi Sarwoto Atmosutarno, menegaskan liberalisasi telekomunikasi yang diberlakukan sejak 1995 telah menyebabkan TIK Indonesia terlalu terbuka, baik secara pengelolaan maupun pemilihan teknologi.
Salah satu dampak paling buruk dari liberalisasi ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh jajaran pejabat pemerintahan yang seyogyanya sarat pengamanan terabaikan dan mendapatkan perlakuan layaknya komunikasi publik. Sementara, disain komunikasi publik adalah jaringan terbuka yang rawan penyadapan.
“Cyber War itu nyata dan tidak perlu deklarasi perang. Geopolitik dan geostrategi mendesak kita untuk segera membangun cyber defense berbasis teknologi terestrial maupun ruang angkasa/satelit berbasis digital,” ujar Sarwoto Atmosutarno kepada Okezone, Kamis (21/11/2013).
Sejak liberalisasi, terang Sarwoto, jaringan telekomunikasi militer dan keamanan Indonesia tertinggal dibanding jaringan telekomunikasi publik.
Ketertinggalan ini kemudian diperparah dengan belum adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan cyber war dan cyber defense di kalangan pembangun dan pengelola jaringan tersebut yang seharusnya segera direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana.
Karena itu, sudah selayaknya jaringan komunikasi publik yang dimiliki pejabat mendapat perhatian khusus, sehingga tidak lemah dan mudah di jangkau oleh pihak asing, tegas mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI).
sumber
